Penyebab Kemacetan di Kota Jakarta

Kemacetan masih menjadi salah satu masalah utama di Kota Jakarta.

Kemacetan yang terjadi tidak terlepas dari permasalahan transportasi yang masih dihadapi sampai saat ini. Beberapa studi telah mengungkapkan gambaran permasalahan transportasi di Kota Jakarta. Pada tahun 2010, total perjalanan di Jabodetabek adalah sebesar 45 juta perjalanan/hari (JUTPI, 2010). Sedangkan pada tahun 2018, total perjalanan di Jabodetabek adalah sebesar 88 juta perjalanan/hari (JUTPI, 2018). Berdasarkan data tersebut, hanya dalam kurun waktu 8 tahun, jumlah perjalanan di Jabodetabek telah meningkat secara signifikan sebesar 43 juta perjalanan/hari (meningkat hampir 2 kali lipat).

Peningkatan penggunaan pribadi di Jakarta

Kajian SITRAMP (Study on Integrated Transportation Master Plan) dan JUTPI (Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration) tahun 2002-2018 juga memperlihatkan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi khususnya sepeda motor yang terus meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan investasi infrastruktur transportasi perkotaan, dibandingkan dengan pertumbuhan pergerakannya (akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi). Meroketnya pertumbuhan sepeda motor juga disebabkan oleh makin mudahnya skema pembiayaan/pembelian sepeda motor, serta relatif tingginya punctuality sepeda motor dibandingkan moda transportasi perkotaan lainnya.

Belum optimalnya penggunaan angkutan umum di Jakarta

Pemanfaatan angkutan umum sebagai moda transportasi prioritas juga belum optimal. Jumlah perjalanan dengan angkutan umum di Kota Jakarta hanya sebesar 9,8% (Dinas Perhubungan, 2022). Sementara, Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 telah mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan sistem dan jaringan transportasi darat yang efisien, terpadu dan menyeluruh ditetapkan target 60% (enam puluh persen) perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum dan meningkatkan kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km/jam.

Dampak Kemacetan bagi Jakarta

Kemacetan yang terjadi di Kota Jakarta telah menimbulkan kerugian ekonomi, baik di dalam kota dan juga di daerah sekitarnya. Estimasi kerugian ekonomi (biaya waktu dan operasional kendaraan) akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai 100 Trilyun Rupiah per tahun. Estimasi kerugian ini setara dengan 4% PDB Jabodetabek atau 6 kali lipat biaya pembangunan MRT fase satu (Bappenas, 2019 dan JUTPI 2, 2019). Kerugian riil dapat lebih besar dari perhitungan di atas, apabila juga memperhitungkan eksternalitas lain akibat peningkatan kecelakaan, peningkatan biaya logistik, dampak kesehatan masyarakat dan penurunan kualitas hidup. Berbagai instansi/organisasi baik dari dalam dan luar negeri juga mencatat dampak negatif yang terjadi akibat dari kemacetan di Kota Jakarta antara lain yaitu: • 13.000 kematian dini per tahun di Jabodetabek akibat PM2.5 di tahun 2020 (Greenpeace, 2021); • 8.000 kecelakaan lalu lintas per tahun di Kota Jakarta tahun 2020 (Kantor Kepolisian Republik Indonesia dan BPS, 2021); • 31,4 Milyar liter bensin per tahun dikonsumsi oleh sektor transportasi Indonesia di tahun 2018 (BPPT, 2020).

Dampak Pesatnya Peningkatan Penggunaan Sepeda Motor di Kota Jakarta

Dalam 1 (satu) tahun (2018 – 2019), jumlah sepeda motor di Kota Jakarta bertambah sekitar 5,3% (BPS DKI Jakarta, 2020). Pelaksanaan Ganjil-Genap yang tidak berlaku pada sepeda motor mengakibatkan 37% pengguna mobil beralih ke sepeda motor, 17% beralih ke ojek dan transportasi online lainnya, dan hanya 27% beralih ke transportasi publik (BPTJ, 2019). Pesatnya peningkatan penggunaan sepeda motor juga mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor serta tingginya polusi udara yang disumbang oleh sepeda motor.

Strategi Mengatasi Kemacetan di Kota Jakarta

Mengubah paradigma Sistem Transportasi di Kota Jakarta, dari yang semula Car Oriented Development (COD) menjadi Transit Oriented Development (TOD).

Perubahan paradigma Sistem Transportasi di Kota Jakarta, dilakukan melalui pendekatan holistik untuk ekosistem transportasi di Kota Jakarta, yaitu kebijakan JakLingko. Kebijakan JakLingko terdiri dari 2 (dua) strategi, yaitu: • Pull Strategy: Memberikan alternatif perjalanan yang lebih efisien melalui peningkatan layanan angkutan umum yang terintegrasi, kemudahan bagi penggunaan angkutan umum, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda. • Push Strategy: Mengendalikan kebutuhan penggunaan mobil dan sepeda motor.

Implementasi Pull Strategy di Kota Jakarta

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi Umum, Pedestrian, dan Lajur Sepeda secara Masif di Kota Jakarta.

Upaya pembangunan dan pengembangan sistem transportasi umum secara masif di Kota Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2004 dan masih terus dilakukan hingga saat ini. Adapun sistem transportasi umum yang telah beroperasi di Kota Jakarta yaitu Mikrotrans, Transjakarta (BRT dan Non BRT), Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), serta Angkutan Perairan. Secara keseluruhan, layanan angkutan umum di Kota Jakarta telah menjangkau 83% populasi dalam radius 500 meter. Upaya pembangunan dan pengembangan pada sistem transportasi umum, secara parallel juga dilaksanakan pada pedestrian dan lajur sepeda. Secara keseluruhan, saat ini telah dilakukan pedestrianisasi sepanjang 337,02 Km dan penyediaan lajur sepeda sepanjang 103,58 Km.

Revitalisasi Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Jakarta.

Berikut beberapa contoh revitalisasi fasilitas pejalan kaki di Kota Jakarta.

Peningkatan Aksesibilitas Angkutan Umum melalui Penyediaan Infrastruktur Pejalan Kaki.

Peningkatan aksesibilitas angkutan umum melalui penyediaan infrastruktur pejalan kaki antara lain melalui revitalisasi jembatan penyeberangan orang serta realisasi integrasi fisik prasarana angkutan umum massal.

Penataan Kawasan Stasiun di Kota Jakarta.

Berikut beberapa contoh penataan Kawasan stasiun di Kota Jakarta.

Implementasi Tarif Integrasi JakLingko.

• Telah ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2022 Keputusan Gubernur Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal dalam rangka implementasi tarif integrasi Jak Lingko. Masyarakat yang melakukan perjalanan multimoda (Transjakarta, MRT, dan LRT) bisa mendapatkan tarif yang lebih murah dengan plafon Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); • Pembayaran tarif integrasi Jak Lingko dapat menggunakan Aplikasi Jak Lingko ataupun Kartu Uang Elektronik (KUE).

Sustainable Transport Award 2021.

Implementasi Push Strategy di Kota Jakarta.

Implementasi Push Strategy di Kota Jakarta salah satunya dapat dilakukan melalui kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).